Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto Djojohadikusumo(lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951; umur 62 tahun) adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia. Seorang mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dengan pangkat Mayor Jenderal, dari bulan Desember 1995 hingga Maret 1998, dan kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Namun, baru dua bulan menjabat, ia diberhentikan pada bulan Mei 1998 oleh Presiden B.J. Habibie.
Setelah tak aktif lagi dalam dinas militer, ia menjadi pengusaha, dan kemudian mulai aktif dalam politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2009 mendampingi Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi hanya berhasil meraih sekitar 26,79% dari suara nasional, dan gagal terpilih. Pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014, ia maju sebagai calon presiden.
| Masa jabatan Desember 1995 – 20 Maret 1998 | |
| Presiden | Soeharto |
|---|---|
| Didahului oleh | Subagyo Hadi Siswoyo |
| Digantikan oleh | Muchdi Purwoprandjono |
| Panglima Kostrad ke-22 | |
| Masa jabatan 20 Maret 1998 – 22 Mei 1998 | |
| Presiden | Soeharto B.J. Habibie |
| Didahului oleh | Soegijono |
| Digantikan oleh | Johny Lumintang |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Prabowo Subianto Djojohadikusumo 17 Oktober 1951 Jakarta, Indonesia |
| Partai politik | Gerindra |
| Suami/istri | Siti Hediati Hariyadi(1983-1998) |
| Anak | Didiet Prabowo |
| Profesi | Perwira militer, politisi, pengusaha |
| Agama | Islam |
| Dinas militer | |
| Dinas/cabang |  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat |
| Masa dinas | 1974–1998 |
| Pangkat |  Letnan Jenderal |
| Pertempuran/perang | Operasi Seroja Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma |
| Penghargaan | Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Satyalancana KesetiaanXVI Satyalancana SerojaUlangan–III Satyalancana Raksaka Dharma Satyalancana Dwija Sistha Satyalancana Wira Karya Bintang Yudha Dharma Nararya |
Kehidupan pribadi
Prabowo adalah anak dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo. Saat ini, Hashim dikenal sebagai seorang pengusaha handal, dengan bisnis di puluhan negara termasukKanada, Russia dan Indonesia.
Prabowo adalah keturunan dari Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama. Selain itu, garis keturunannya dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram.[1]
Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan berpisah pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia.[2][3] Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.
Karier militer
Prabowo mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974 bersamaan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat ini. Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978. [4].
Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara.
Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka(OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman.[5] Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.[1][6]
Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, danMapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jendral Kopassus, Mayor Jendral TNIPrabowo Subianto.[7] Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding,Nepal.
Jabatan militer
Berikut adalah jabatan militer Prabowo Subianto:[8]
| Tahun | Jabatan |
|---|---|
| 1976 | Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha |
| 1977 | Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha |
| 1983-1985 | Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus |
| 1985-1987 | Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad |
| 1987-1991 | Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad |
| 1991-1993 | Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17Kostrad |
| 1993-1994 | Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus |
| 1994 | Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus |
| 1995-1996 | Komandan Komando Pasukan Khusus |
| 1996-1998 | Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus |
| 1998 | Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat |
| 1998 | Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI |
Kontroversi
Upaya penculikan petinggi militer
Prabowo termasuk tokoh kontroversial di Indonesia.[9] Pada tahun 1983, Prabowo disinyalir pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadapPresiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.[10]
Dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur.[11] Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna.[11][12] Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.[13] Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.[14]
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur.[15][16]Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar.[17]
Kontroversi penculikan aktivis
Artikel utama untuk bagian ini adalah:
Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi.[18] Setidaknya 14 orang,[19] termasuk seniman 'Teater Rakyat' Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, danPetrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang.[20] Mereka diyakini sudah meninggal.[21] Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu.[22][23] Saat mengumumkan pembebastugasan Prabowo, Jenderal TNI Wirantomenyatakan bahwa Prabowo dapat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan aktivis ini.[24]Namun demikian, Prabowo masih belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.[25][26] Sementara itu, Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.[27][28]
Tuduhan pernyataan pengusiran orang Cina
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengannya dalam melawan "pengkhianat bangsa".[29] Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun"[30] dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Suharto".[29] Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.[31]
Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 1998
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta.[32][33][34] Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.[35] Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.[36]
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRIWiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.[37]
Isu kudeta
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie bahwa telah terjadi pergerakan pasukanKostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden B.J. Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagaiPanglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.[38]
Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden B.J. Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dariSoeharto dan ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat.[37] Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Mayjen Johny Lumintang.[39]
Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.[40]
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania.[41] Ia mendapat suaka politik dan status kewarganegaraan dari Abdullah II. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.[42]
Karier bisnis
Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. [43] Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.
Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya Hashim Djojohadikusumo, menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto[44]. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun dari Bank Mandiri[45].
Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaanNusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara[46].
Banyak kalangan menilai, Prabowo cukup sukses dalam berusaha. Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 Triliun dan US$ 7,57 juta[47], termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 Milyar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300[48]. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 Milyar[49]
Organisasi nonpemerintah
Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009 dan periode berikutnya 2010-2015. [50] Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia. [43]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama.
Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan Ja'far Hafsah[51][52]. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015 secara aklamasi. 32 dari 33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo kembali memimpin HKTI[53].
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)
APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD tingkat kabupaten[54].
Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar Pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran" cetus Prabowo[55].
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi kegiatan Pencak silat secara resmi , antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan dan lain-lain.
Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI [56]. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan[57].
Karier politik
Pemilu 2004
Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.[58]
Partai Gerindra
Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RIpada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.[59]
Pemilu 2009
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU [60]. Namun belakangan, setelah proses tawarmenawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat[61] Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta.[62] Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.[62]
Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni LSI(Lembaga), LSI(Lingkaran), LP3ES, Puskaptis, CIRUS, LRI, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan SBY-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres[63].
Pemilu 2014
Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014[65]. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat[66].
Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan suberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif. [67]
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya[68], tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang masih sangat rendah[69]. Namun, poitisi senior Permadimengatakan, Megawati Soekarnoputri berjanji akan mencalonkan Prabowo sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014[70].
Gelar kehormatan
Marga Lumban Tobing
Pada tanggal 17 Juni 2009, Prabowo dinyatakan sebagai anggota marga Lumban Tobing. Selain Prabowo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga diterima sebagai anggota marga tersebut[71]. Penganugerahan marga tersebut difasilitasi oleh Persatuan Punguan Siraja Lumban Tobing (PPSLB) dan berlangsung di Danau Toba Convention Center,Medan[72].
Gelar adat Tongkonan
Pada tanggal 28 Desember 2011, Prabowo menerima gelar adat Tongkonan dari masyarakat adat desa Siguntu, Rantepao,Toraja Utara[73]. Pemberian gelar adat yang dibarengi dengan upacara duka Rambu Solo disaksikan oleh Gubernur SulselSyahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang, Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen Muhammad Nizam, Bupati Tanah Toraja Theofillus Allorerung, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorring beserta ribuan warga setempat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar